Agama Buddha dan Politik

Apakah Berpolitik itu Tabu bagi Umat Buddha ?

Oleh: Sepilut

Tentunya dapat kita lihat bahwa sebagaian besar umat Buddha menarik diri dari kehidupan politik, namun ada sebagaian kecil dan mungkin itu hanya beberapa orang yang dapat di hitung dengan jari yang terlibat dalam kehidupan politik di negara Indonesia ini. Mereka beranggapan bahwa politik itu berkuasa dan menindas kaum yang lemah. Hal ini sangat bertolak belakang dengan ajaran Buddha tentang cinta kasih yang universal terhadap semua mahkluk. Anggapan lain terhadap politik bahwa sistem politik sebaik apapun, adil dan menjaga hak-hak asasi manusia, tidak akan menimbulkan kedamaian, kebahagiaan dan kesejahteraan, apabila manusia-manusia yang ada di dalam politik itu masih diliputi keserakahan, kebencian dan kebodohan.

Sebelum lebih dalam  membahas tentang pilitik dalam agama Buddha maka perlu kita ketahui apa arti kata politik itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau ke negaraan seperti pemerintahan, dan cara bertindak untuk menghadapi atau menangani suatu masalah. Dari arti kata politik sendiri dapat dijelaskan bahwa pilitik berhubungan dengan negara dan pemerintahan. Seharusnya sebagai warga negara kita dapat ikut andil dalam kehidupan politik dengan tujuan untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat di negara ini, karena kita juga ikut dalam bagian negara Indonesia ini.

Sang Buddha sendiri merupakan seorang pangeran dari sebuah kerajaan Suku Sakya, dan pada masa itu juga banyak kerajaan-kerajaan. Jadi, hidup sebagai manusia itu tidak terlepas dari kehidupan politik. Politik yang diajarkan Sang Buddha berbeda dengan politik-politik yang terjadi sekarang. Zaman Sang Buddha banyak terdapat golongan kasta-kasta tertinggi hingga rendah dan itu harus diperlakukan sebagaimana mestinya. Namun, Sang Buddha tidak menerapkan sistem itu dan menerapkan hal yang sama kepada setiap orang, maka Sang Buddha tidak mengutamakan kekuasaan melainkan kebersamaan.

Dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada anggota Sangha ataupun pelanggaran Dhamma dan Vinaya atau dalam bahasa sekarang dapat dikatakan sebagai aturan hukum, Sang Buddha memberikan kebebasan kepada anggota Sangha untu menyelesaikannya dengan musyawarah. Bukan dengan hukuman penjara, hukuman mati, ataupun lainnya yang merugikan mahkluk lain. Hal ini menunjukkan bahwa Sang Buddha menerapkan sistem demokrasi pada zaman itu. Sang Buddha juga menunjukkan bahwa politiknya ketika Suku Sakya dan Suku Koliya berperang memperebutkan air Sunga Rahini, Sang Buddha sendiri datang ke tengah-tengah peperangan dan memberikan nasehat kepada ke dua suku untuk berdamai. Beliau mengatakan bahwa maka yang menang akan menimbulkan kebencian, yang kalah akan hidup dalam penderitaan, maka untuk mendapatkan kedamaian seharusnya melepaskan kemenangan maupun kekalahan itu sendiri.

Sang Buddha menjelaskan pentingnya suatu pemerintahan yang baik. Negara akan menjadi negara korupsi, merosot nilainya, dan tidak bahagia ketika kepala pemerintahannya menjadi korup dan tidak adil. Maka negara yang baik ditentukan oleh manusia-manusia di dalamnya. Ketika kepala pemerintahan itu bersikap baik dan adil, maka para menteri-menterinya akan bersikap baik dan adil, ketika menteri-menterinya bersikap baik dan adil, maka pejabat tinggi akan bersikap baik dan adil, maka rakyat akan bertindak baik dan adil. Kemerosotan moral seperti mencuri, pemalsuan, kekerasan, kebencian, kekejaman akan menyebabkan kemiskinan materi maupun kebaikan.

Dari beberapa bukti bahwa Sang Buddha mengajarkan tentang politik di kehidupan pada waktu itu, maka sebenarnya umat Buddha boleh untuk berpolitik namun politik yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Sang Buddha. Sang Buddha merupakan raja politik yang tidak ada tandingannya. Sang Buddha merupakan raja bagi dewa dan manusia, dewa saja berguru dengan Sang Buddha, apalagi manusia yang keberadaannya di bawah dewa. Ini merupakan suatu politik yang tersirat bukan tersurat dalam agama Buddha.